EDITORIAL — Penyerahan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Di luar proses konstitusional yang harus dijalankan, muncul pertanyaan penting: siapa yang berpotensi mengisi posisi Wakil Presiden jika pengunduran diri tersebut diproses hingga terjadi kekosongan jabatan?
Sejumlah nama mungkin akan muncul dalam perbincangan politik. Namun, jika melihat peta kekuatan partai politik dan kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan, PDI Perjuangan (PDIP) menjadi salah satu kekuatan politik yang menarik untuk diperhitungkan.
Ada alasan di balik kalkulasi tersebut.
Gerindra dan PDIP Menguasai Dua Posisi Teratas
Dalam sejumlah survei elektabilitas partai politik terbaru, Gerindra secara konsisten menempati posisi pertama, sementara PDIP berada di urutan kedua.
Survei Poltracking Indonesia yang dirilis 19 Oktober 2026 mencatat elektabilitas Gerindra sebesar 22,9 persen, disusul PDIP 13,4 persen dan Golkar 9,1 persen.
Survei tersebut dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil serupa terlihat dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis pada 24 Oktober 2026. Gerindra memperoleh elektabilitas 23,1 persen, PDIP 11,6 persen, dan Golkar 10,7 persen.
Survei IPO dilakukan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden, menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error ±2,9 persen.
Dua hasil survei dari lembaga berbeda tersebut memperlihatkan pola yang relatif konsisten: Gerindra berada di posisi teratas, sementara PDIP menempati posisi kedua.
Data ini menjadi salah satu pijakan untuk membaca peta kekuatan politik nasional saat ini.
Mengapa PDIP Masuk Kalkulasi?
Dalam perspektif politik pemerintahan, masuknya kader PDIP ke posisi Wakil Presiden berpotensi menghadirkan keseimbangan baru dalam konfigurasi kekuasaan.
Presiden Prabowo Subianto berasal dari Gerindra. Jika posisi Wakil Presiden diisi kader PDIP, dua kekuatan politik dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan survei tersebut akan berada dalam satu struktur kepemimpinan nasional.
Secara politik, konfigurasi demikian berpotensi memperluas basis dukungan pemerintahan, memperkuat komunikasi antarkekuatan politik, sekaligus memberikan legitimasi politik yang lebih luas.
Bagi Prabowo, dukungan politik dari PDIP dapat menjadi modal penting untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan, terutama dalam menghadapi agenda-agenda strategis nasional.
Namun, hal tersebut bukan berarti PDIP otomatis menjadi pilihan. Elektabilitas partai merupakan salah satu modal tawar politik, bukan dasar konstitusional untuk menentukan Wakil Presiden.
Keputusan Tetap Berada di Tangan Presiden dan MPR
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki peran konstitusional penting dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Di sinilah kalkulasi politik menjadi menarik. Presiden tidak hanya perlu mempertimbangkan kapasitas personal calon, tetapi juga konfigurasi dukungan politik, stabilitas pemerintahan, serta hubungan dengan kekuatan-kekuatan politik di parlemen.
PDIP bisa menjadi salah satu opsi dalam perhitungan tersebut, tetapi bukan satu-satunya.
Bukan Sekadar Mengisi Kursi Kosong
Pergantian Wakil Presiden, jika benar-benar terjadi melalui proses konstitusional, bukan sekadar persoalan mengganti figur.
Keputusan tersebut berpotensi memengaruhi konfigurasi hubungan antara partai politik, koalisi pemerintahan, dan kekuatan oposisi.
Bagi Prabowo, momentum ini dapat menjadi ruang untuk memperkuat konsolidasi politik pemerintahannya. Sementara bagi PDIP, peluang masuk dalam struktur kepemimpinan nasional dapat menjadi bagian dari dinamika hubungan politik dengan pemerintahan.
Pada akhirnya, siapa pun yang dipilih harus melalui mekanisme konstitusional. Elektabilitas partai dapat menjadi bahan pertimbangan politik, tetapi keputusan akhirnya berada pada proses yang telah ditentukan UUD 1945.
Satu hal yang menarik untuk dicermati: apakah momentum ini akan melahirkan konfigurasi baru kekuasaan nasional, atau justru mempertahankan komposisi politik pemerintahan yang sudah ada?
(red)
