JAKARTA, BERITASULTRA.COM — Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Penetapan tersebut dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan PT BSJ diduga tetap melakukan kegiatan penambangan nikel meskipun izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tersebut telah berakhir pada 2014.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” kata Anang di Jakarta, Selasa.
Selain diduga beroperasi tanpa izin yang masih berlaku, PT BSJ juga disinyalir melakukan penambangan di kawasan hutan lindung.
Penyidik turut menduga perusahaan menggunakan dokumen IUP untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah izin yang dimilikinya.
Dalam perkara tersebut, PT BSJ juga diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi kelengkapan serta kebenaran dokumen perusahaan tidak dilakukan.
Penyidik menduga rangkaian aktivitas penambangan dan penjualan nikel tersebut memberikan keuntungan kepada perusahaan sekaligus menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun, hingga kini nilai kerugian negara masih dalam proses penghitungan.
Sosok AK Disebut sebagai Beneficial Owner
Dalam keterangannya, Anang mengungkapkan bahwa PT BSJ merupakan perusahaan yang dikelola oleh sosok berinisial AK.
Nama AK sebelumnya disebut oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai pihak yang diduga mengendalikan sejumlah perusahaan yang menguasai kawasan hutan negara secara ilegal.
Anang menyebut AK sebagai salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan tersebut.
“Salah satu owner (pemilik, red.) yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner (pemilik manfaat, red.),” ujarnya.
Enam Perusahaan Digeledah
Setelah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik Kejaksaan Agung pada Senin (9/11/2026) menggeledah kantor enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan AK.
Salah satu lokasi penggeledahan berada di kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Atas dugaan perbuatannya, PT BSJ dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk ketentuan mengenai tindak pidana korupsi oleh korporasi, suap, dan ketentuan pidana lainnya.
Hingga saat ini, penyidikan masih berlangsung, termasuk penghitungan potensi kerugian keuangan negara. (Antara/Bs)
