KENDARI, BERITASULTRA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali memenangkan upaya hukum terkait sengketa lahan eks-PGSD di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.
Pengadilan Tinggi (PT) Sultra menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari yang menyatakan lahan di simpang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo tersebut merupakan milik sah Pemprov Sultra.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, mengatakan penguatan putusan tersebut tertuang dalam Putusan PT Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026.
Putusan itu sekaligus menolak upaya perlawanan eksekusi yang diajukan Kikila Adi Kusuma setelah pelaksanaan konstatering pada 20 November 2025.
Konstatering merupakan pemeriksaan atau pencocokan objek sengketa di lapangan oleh pengadilan sebagai bagian dari tahapan sebelum pelaksanaan eksekusi.
Menurut Andi Syahrir, Kikila Adi Kusuma merupakan salah seorang ahli waris H. Ambodalle yang mengklaim dan menguasai lahan tersebut.
Sengketa lahan eks-PGSD ini telah berlangsung cukup panjang. Pada 2016, Kikila mengajukan gugatan ke PN Kendari. Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam proses hukum selanjutnya, Pemprov Sultra memenangkan perkara hingga tingkat kasasi pada 2017.
Namun, meskipun telah memenangkan perkara, lahan tersebut masih dikuasai pihak Kikila.
Pemprov Sultra kemudian kembali menempuh jalur hukum melalui gugatan sengketa kepemilikan lahan pada 2020. Perkara tersebut berlanjut hingga tingkat kasasi dan kembali dimenangkan Pemprov Sultra pada 2022.
Setelah itu, Pemprov Sultra mengajukan permohonan eksekusi pada tahun yang sama. Proses konstatering baru dilaksanakan pada 20 November 2025.
Tidak berhenti di situ, Kikila kembali mengajukan perlawanan eksekusi pada 5 Januari 2026. Upaya tersebut kemudian berujung pada putusan PT Sultra yang menguatkan putusan PN Kendari.
Andi Syahrir menyebutkan, Pemprov Sultra saat ini telah berkoordinasi dengan PN Kendari untuk menjadwalkan pelaksanaan eksekusi.
Sebagai langkah awal, pemerintah provinsi juga telah menyampaikan pemberitahuan pengosongan lahan kepada pihak yang menempatinya.
“Kami berharap masyarakat yang menempati lahan dapat bekerja sama melakukan pengosongan,” kata Andi Syahrir.
Dengan putusan tersebut, Pemprov Sultra kini melanjutkan tahapan penyelesaian sengketa melalui proses eksekusi pengadilan.
(red/rls)
