KENDARI, BERITASULTRA.COM — Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual nonfisik yang melibatkan seorang pejabat PT PLN di Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi perhatian publik setelah pemberitaannya berkembang luas di sejumlah media.
Namun, di balik informasi yang beredar, kuasa hukum JS, Andre Darmawan, memberikan penjelasan mengenai kronologi kejadian sekaligus meluruskan sejumlah narasi yang menurutnya tidak sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan.
Kabarterkinisultra.com melaporkan, Andre menjelaskan bahwa peristiwa pada 29 Juli 2026 itu bermula ketika istri kliennya melihat seekor tikus melintas kea rah Gudang rumah.
JS kemudian diminta memeriksa gudang dan cek ke balik ventilasi, namun karena tinggi melihat bagian tersebut harus menggunakan telepon genggam.
Menurut Andre, kliennya tidak mengetahui bahwa ventilasi yang diperiksa ternyata terhubung dengan WC rumah tetangga yang berada di kawasan perumahan BTN couple.
“Tanpa sepengetahuannya, ternyata ventilasi itu tembus ke WC rumah sebelah, karena rumah di BTN couple. Setelah melihat ada gerakan orang, klien saya langsung menurunkan ponselnya dan menghapus video tersebut,” ujar Andre.
Andre juga meluruskan narasi pemberitaan yang menyebut kliennya mengintip pelapor yang sedang mandi.
Menurutnya, berdasarkan keterangan pelapor dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), saat kejadian pelapor sedang mencuci muka dan menggosok gigi, bukan sedang mandi.
Ia menjelaskan, seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak menyadari adanya kesalahpahaman sehingga sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan.
Kesepakatan Damai 6 September
Andre mengungkapkan, kesepakatan perdamaian antara kliennya dan pelapor dicapai pada 6 September 2026.
Sehari setelahnya, tepatnya 7 September 2026, pelapor datang ke kantor polisi untuk menyampaikan permohonan agar perkara dihentikan sekaligus menyerahkan berkas pencabutan laporan.
“Pada 6 September, klien saya dan pelapor menyadari bahwa ini kesalahpahaman dan sepakat berdamai dan sudah tidak mau lagi lanjut perkaranya. Tanggal 7 September, pelapor datang ke kantor polisi untuk memberitahu agar kasus dihentikan dan membawa berkas pencabutan laporan dimasukkan, dan puncaknya hari ini pihak kepolisian telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3),” jelas Andre, Senin (9/11/2026).
Dengan demikian, proses perdamaian yang disebut kuasa hukum berlangsung pada awal September tersebut berlanjut hingga diterbitkannya SP3 oleh penyidik Polresta Kendari pada 9 November 2026.
JS: Persoalan Murni Pribadi
JS yang dihubungi redaksi juga menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah pribadi antara dirinya dan tetangga, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan maupun institusi PLN.
Menurut JS, pihak pelapor pun menyesalkan persoalan tersebut berkembang menjadi viral dan tidak menginginkan masalah pribadi itu menjadi konsumsi publik.
JS berharap persoalan yang telah diselesaikan melalui kesepakatan damai itu tdiak lagi dipersoalkan di ruang publik sehingga kedua belah pihak bisa menjalankan kehidupan dengan tenang.
Keterangan JS tersebut menjadi perspektif tambahan dalam memahami perkara yang sebelumnya telah menyita perhatian masyarakat.
Memisahkan Persoalan Pribadi dan Kepentingan Publik
Andre juga menyayangkan berkembangnya pemberitaan yang menurut pandangannya berpotensi mendiskreditkan kliennya sebelum seluruh fakta dan proses hukum dipahami secara utuh.
Ia meminta agar persoalan tersebut dilihat secara proporsional dan tidak dikaitkan dengan institusi PLN, mengingat peristiwa yang dipersoalkan disebut tidak berhubungan dengan aktivitas kedinasan.
Pemberitaan yang berimbang bukan hanya memberikan ruang kepada pihak yang melaporkan, tetapi juga menghadirkan klarifikasi dari pihak yang dilaporkan.
Pada akhirnya, kepentingan publik untuk memperoleh informasi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak, martabat, dan privasi setiap pihak yang terlibat. (bar)
